Ketum The Jakmania Soal Penundaan Liga 1 2021: Wajar, Ini Pilihan Terbaik

– Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno turut menanggapi soal penundaan Liga 1 2021/2022. Diky menilai penundaan yang didasari kekhawatiran penyebaran Covid 19 yang belakangan ini memang tengah meningkat merupakan langkah yang tepat. Diky berharap masyarakat bisa sama sama membantu menekan Covid 19 dengan patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Lebih khusus kepada Jakmania, Diky juga berpesan agar bisa bekerja sama agar kasus Covid 19 ini menurun sehingga Liga 1 dapat kembali bergulir. “Sekarang tinggal bagaimana masyarakat sepakbola jika ingin cepat bola jalan, meyakinkan dengan kerja keras buat pandemi ini tidak semakin menyebar luar,” ujarnya. Seperti diketahui, penundaan Liga 1 2021/2022 sebelumnya diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.

Dalam penjelasannya, penundaan dilakukan atas arahan dari BNPB dan Satgas Covid 19. “Dengan ini kami sampaikan pertama bahwa PSSI kemarin telah menerima surat dari satgas covid 19 yang ditandatangani langsung oleh Letnan Jendral Ganip Warsito kepala BNPB dan juga sebagai ketua Satgas Covid 19 disampaikan melalui surat, diharapkan kepada PSSI untuk menunda pelaksanaan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang di dalam surat ini disampaikan ditunda sampai akhir juli 2021,” kata Yunus Nusi, Selasa (29/6/2021). “PSSI memahami dan menyadari dan memaklumi situasi, perkembangan Covid yang melanda bangsa kita. Atas asas kemanusiaan PSSI memutuskan untuk mengikuti arahan pemerintah melalui satgas. Kita tahu bersama kondisi Covid sudah memburuk, PSSI berikan dukungan dalam penanganan covid 19 yang dilakukan pemerintah sehingga salah satu yang diminta pemerintah agar kiranya kompetisi ini ditunda, maka PSSI bersedia mengikuti program pemerintah tersebut,” katanya.

Terkait penundaan Liga 1 dan Liga 2 saat ini, PSSI menyerahkan urusan kontrak dan gaji pemain ke masing masing klub. Hal ini berbeda saat waktu PSSI menunda Liga 1 musim lalu. Saat itu PSSI mengeluarkan Surat Keputusan (SK), yang mengatur besaran minimum yang mesti dibayarkan klub ke staf, ofisial, dan pemain klub.

Kali ini PSSI menyerahkan persoalan tersebut kepada masing masing klub. “Tentang kontrak para pihak yang menyangkut klub semuanya, kita serahkan kepada klub bahwa apa yang disampaikan 25 persen atau tidak itukan berlaku 2020 yang lalu, di musim ini kita serahkan kepada kawan kawan klub kontraknya. Jadi tentang itu kami serahkan ke klub untuk kontraknya,” kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, setelah pengumuman ini PSSI meminta kepada PT LIB untuk langsung mengadakan pertemuan dengan perwakilan klub klub Liga 1 dan Liga 2.

Selain itu terus berkoordinasi dengan BNPB, Satgas Covid 19 dan Mabes Polri guna mengetahui perkembangannya, sehingga bisa menentukan kembali kapan Liga bisa bergulir. “Setelah ini kami meminta kepada PT LIB untuk mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan perwakilan klub klub Liga 1 dan menyusun format pertandingan selanjutnya,” kata Yunus Nusi. “Selain itu juga PT LIB terus berkomunikasi dengan BNPB, Mabes Polri dan Satgas Covid 19 guna mengetahui perkembangan Covid 19 ini,” katanya.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.